Gerakan sosial harus belajar hidup dan berkembang dari dukungan rakyat serta perlunya dekolonisasi guna membongkar belenggu warisan kolonial di Indonesia.
Oleh: Ilham B. Saenong (sila baca tulisannya di Indoprogress, 26 Oktober 2025)
Ilham Saenong menyoroti kemunduran peran organisasi nonpemerintah (ornop) di tengah krisis demokrasi dan pendanaan global, sebagaimana dibahas Sarah Bush dan Jennifer Hadden dalam Foreign Affairs. Namun, ia berargumen bahwa persoalan ini harus dipahami bukan hanya dari kacamata geopolitik pasca-Perang Dingin, melainkan juga melalui pembacaan pascakolonial untuk mengungkap akar ketergantungan dan mencari kekuatan internal gerakan sosial.
1. Geopolitik dan Krisis Demokrasi Liberal
Setelah kejatuhan blok komunis, demokrasi liberal diyakini sebagai sistem terbaik (Fukuyama, 1992). Namun negara-negara demokrasi justru melahirkan pemimpin populis dan otoriter. Ilham menilai akar persoalannya adalah neoliberalisme, proyek politik yang melemahkan kekuatan kolektif seperti serikat buruh dan ornop agar tidak menghambat kepentingan modal global. Negara berperan aktif menegakkan kapitalisme, baik secara non-demokratis maupun lewat mekanisme demokrasi formal. Dalam situasi krisis global—perang, perlombaan teknologi, dan kecemasan ekonomi—muncul dukungan bagi pemimpin populis seperti Bolsonaro, Duterte, Trump, hingga Prabowo. Semua ini, menurut Ilham, berkaitan dengan upaya negara-negara maju mempertahankan dominasi geopolitik demi menjaga arus kapitalisme dunia.
2. Struktur Sosial Kolonial dan Warisan Feodal
Ilham menegaskan bahwa bangsa-bangsa di Selatan Dunia tidak kebal terhadap krisis demokrasi karena berdiri di atas struktur sosial kolonialistik. Di Indonesia, gagalnya sistem alternatif Soekarno membuat Orde Baru mengadopsi industrialisasi yang bergantung pada utang dan investasi asing. Negara menjadi bagian dari jaringan kapitalisme global yang menyingkirkan ekonomi rakyat.
Namun akar persoalannya lebih dalam: Indonesia tidak pernah mengalami revolusi sosial yang menghancurkan sistem feodal. Kekuasaan hanya berpindah tangan tanpa perubahan nilai. Kelas aristokrat didikan kolonial memperlakukan jabatan sebagai hak pribadi, bukan amanah publik. Akibatnya, nasionalisme menjadi retorika persatuan yang menutupi ketimpangan sosial dan mematikan imajinasi kritis bangsa.
3. Perubahan Peran Ornop
Setelah Reformasi, ornop sempat tumbuh di tengah dukungan internasional. Tetapi kebijakan global justru mendorong mereka menjauh dari fungsi pengawasan menjadi pelaksana teknis program pembangunan. Aktivisme berubah menjadi pekerjaan teknokratis yang berorientasi proyek dan keahlian sektoral, sebagaimana ditemukan dalam studi Savirani (2025). Akibatnya, banyak ornop terputus dari rakyat dan kehilangan daya transformatif.
Situasi ini diperburuk oleh menyempitnya ruang sipil di banyak negara dan oleh donor yang menjadikan bantuan luar negeri sebagai instrumen politik-ekonomi. Di Indonesia, lemahnya partai politik membuat masyarakat sipil menanggung peran oposisi, padahal belum ada perubahan struktural yang bisa mendukung lahirnya kekuatan demokrasi baru.
4. Meniti Jalur Ganda Perlawanan
Ilham menyarankan dua jalur yang harus berjalan bersamaan: politik elektoral dan penguatan basis rakyat. Gerakan rimpang yang cair dan tanpa struktur perlu bertransformasi menjadi kerja sosial dan pendidikan publik yang berkelanjutan, sementara ornop mesti memanfaatkan advokasi sebagai sarana mengubah struktur kuasa, bukan sekadar menuntaskan isu.
Ia menilai gerakan rakyat dan ornop bisa bersatu karena menghadapi akar masalah yang sama: warisan kolonial, nilai feodal, dan oligarki yang mempertahankan ketimpangan. Perubahan sejati tak bisa dicapai lewat “no viral no justice” atau proyek jangka pendek, melainkan melalui mobilisasi sosial yang berkelanjutan dan berpijak pada dukungan rakyat sendiri.
5. Kesimpulan
Ilham menutup dengan ajakan untuk memulai “dekolonisasi tahap kedua”—yakni membebaskan gerakan sosial dari ketergantungan donor, dari logika proyek, dan dari sistem sosial-politik yang masih kolonial dan feodal. Gerakan harus hidup dari solidaritas rakyat, membangun kesadaran kritis, dan merevolusi struktur kekuasaan agar demokrasi dan keadilan sosial benar-benar berpihak pada rakyat.[]