Ancaman ekologi dan menyempitnya ruang sipil mendorong OMS Sulawesi Tenggara berkonsolidasi, membangun jaringan lintas isu demi berkelanjutan inklusivitas lokal.
Kendari, 13 Januari 2026 — Bencana ekologi yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, menjadi peringatan serius atas tata kelola sumber daya alam yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga. Memasuki awal tahun 2026, tepatnya tanggal 12-13 Januari 2026 di Kantor Komunitas Teras, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Sulawesi Tenggara melakukan konsolidasi untuk merespons semakin kompleksnya tantangan ruang gerak masyarakat sipil di tingkat lokal.
Dalam pertemuan tersebut, mengemuka kekhawatiran atas melemahnya peran masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola pembangunan yang demokratis dan inklusif. Situasi ini belum sepenuhnya menjadi kesadaran bersama, baik di internal gerakan maupun di ruang kebijakan publik.
Indah dari Komunitas Teras selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa dari 25 organisasi yang diundang, hanya 14 organisasi yang bersedia hadir. Menurutnya, undangan pertemuan sering kali diabaikan ketika tema dianggap tidak langsung berkaitan dengan isu utama organisasi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja OMS di Sulawesi Tenggara masih bersifat sektoral dan belum terbangun dalam kerangka gerakan yang saling terhubung.
Refleksi bersama dibuka dengan sesi “membaca konteks” yang memperlihatkan bahwa peserta pertemuan didominasi oleh organisasi yang bergerak di isu lingkungan. Sementara itu, isu perempuan dan kesehatan relatif kurang muncul karena minimnya organisasi yang fokus pada isu tersebut, bahkan cenderung masih diposisikan sebagai kerja-kerja berbasis kepedulian, bukan agenda advokasi yang terorganisir.
Padahal, Sulawesi Tenggara merupakan wilayah dengan tekanan ekstraktif yang tinggi. Dari 17 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Aktivitas pertambangan, khususnya nikel, berlangsung masif di sejumlah daerah, dengan konsentrasi terbesar di Konawe, Konawe Utara, dan Kolaka. Konawe Utara bahkan dikenal sebagai penghasil nikel laterit terbesar di Indonesia, dengan banyak perusahaan tambang beroperasi di wilayah tersebut. Mobilitas pekerja asing yang cukup tinggi juga terlihat di Bandara Kendari, yang sebagian besar diketahui merupakan tenaga kerja di sektor pertambangan nikel di Konawe Utara.
Dalam diskusi mengenai ruang masyarakat sipil (civic space) dan pelibatan masyarakat sipil (civic engagement) menggunakan tools CIVICA, ditemukan sejumlah tantangan utama. Di antaranya adalah menurunnya kerja-kerja pengorganisasian basis, lemahnya konektivitas data advokasi antarorganisasi, serta kolaborasi yang masih terbatas pada proyek atau isu yang sama. Sumber pendanaan lokal dinilai cukup terbuka, namun masih terkendala oleh akses dan kapasitas pengelolaan. Praktik konsolidasi gerakan lebih banyak terfokus pada isu lingkungan, sementara advokasi kebijakan masih bersifat sektoral. Upaya ekonomi pendukung gerakan telah ada, tetapi belum berjalan secara berkelanjutan.
Situasi tersebut mengantarkan peserta pada kesadaran bersama akan pentingnya membangun jaringan lintas isu di Sulawesi Tenggara sebagai basis penguatan gerakan masyarakat sipil. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa CEA Regio Sulawesi Tenggara akan menjadi ruang temu dan konsolidasi untuk memperkuat kerja-kerja OMS lintas sektor. Indah dari Komunitas Teras diberi mandat sebagai focal point untuk mengawal proses penguatan jejaring tersebut ke depan.[]