Melebur Ego Sektoral: Pertemuan OMS NTB Bangun Kesadaran Baru Kolaborasi Lintas Isu

Pertemuan 35 OMS Lombok–Sumbawa membuka ruang refleksi lintas isu, mencairkan ego sektoral, dan berujung pada pembentukan Civic Engagement Alliance (CEA) NTB.

Mataram, 13 November 2025 — Aktivitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dari dua pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Lombok dan Sumbawa, pada 12–13 Desember 2025 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, membuka ruang baru bagi penguatan gerakan sipil di NTB. Pertemuan yang melibatkan 35 organisasi lintas wilayah dan lintas isu ini menjadi momentum penting refleksi bersama yang sebelumnya jarang terjadi, karena umumnya diskusi hanya terbatas pada satu isu tertentu.

Hamparan sticky note berwarna di atas peta NTB menjadi gambaran nyata peta kerja OMS selama ini. Terlihat jelas bahwa wilayah-wilayah di NTB belum tersentuh secara merata. Pulau Lombok tampak lebih “padat warna”, sementara Pulau Sumbawa menunjukkan sebaran isu yang lebih terbatas. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan peserta bahwa aktivitas di Pulau Sumbawa membutuhkan biaya besar bila digerakkan dari Lombok, sehingga memengaruhi fokus kerja. Di sisi lain, ada pandangan bahwa konsentrasi program lebih banyak di Lombok karena populasi yang lebih besar.

Perbedaan pandangan tersebut justru membuka ruang diskusi yang sehat. Pertemuan ini akhirnya menjadi jembatan komunikasi yang mempertemukan argumen, membangun kesadaran bersama, dan meneguhkan pentingnya saling terhubung serta saling percaya.

Banyak pembelajaran muncul dari forum singkat ini. Yang utama adalah keberhasilannya mencairkan ego sektoral OMS. Dalam pengantar diskusinya, Joko Jumadi, S.H., M.H., dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram, mengingatkan:

“Pertemuan ini adalah langkah bagus. OMS punya cara kerja berbeda-beda dan isu yang beragam. Ini tantangan kita. Kita selalu menuntut pemerintah bekerja secara integratif, tetapi justru kita masih egosektoral.”

Pernyataan tersebut terasa seperti sengatan yang menyadarkan, provokasi pikiran yang membangkitkan. Peserta terdiam, saling berpandangan, kemudian merenung. Kesadaran  baru muncul bahwa gerak OMS selama ini lebih banyak berjalan sektoral dan pragmatis, tanpa melihat irisan antar isu yang sebenarnya saling berkaitan.

Diskusi semakin mengerucut saat pembacaan situasi ruang sipil dan ruang pelibatan sipil di NTB dilakukan menggunakan tools CIVICA. Banyak pekerjaan rumah ditemukan, baik yang menyangkut kebutuhan internal organisasi maupun tantangan eksternal. Dari sinilah lahir kesepakatan penting: OMS yang hadir bersedia berkolaborasi dalam Civic Engagement Alliance (CEA) – Aliansi Keterlibatan Sipil Indonesia wilayah NTB.

Di penghujung pertemuan, disadari bahwa meski banyak hal telah dikerjakan OMS di NTB, namun belum saling terhubung secara sistematis. Karena itu muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan pemetaan dan penyusunan database OMS guna melihat sumber daya, kapasitas, serta potensi interseksionalitas antar isu. Cara pandang dan bekerja sektoral sudah tidak bisa lagi dipelihara. 

Sebagai langkah tindak lanjut, dibentuk tim kecil yang terdiri dari Ahmad Hidayat (PKBI NTB), Baiq Sri Mulya (Sembalun Nina), Muhamad Juaini (Gema Alam), Baiq Zultuatina (Independen), dan Yuli S. Komalasari (Bale Para). Mereka menggagas penyusunan “Annual Civil Engagement Outlook by CEA Regio NTB” sebagai panduan refleksi, kolaborasi, dan arah gerak OMS ke depan.[]

Baca Lainnya

“Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia”

Penulis: Rohana Kuddus (Dimuat di New Left Review, Jan/Feb 2026) Gambar: Getty Images, Pool Artikel “Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia” yang ditulis oleh Rohana Kuddus dan...

Reorientasi Tata Kelola Otonomi Daerah di Indonesia

Transisi demokrasi di tingkat lokal telah menempatkan faktor kepemimpinan sebagai determinan utama keberhasilan otonomi

Belenggu Birokrasi pada Pelayanan Publik

Kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai efektif pada awal tahun 2001 sejatinya dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik dengan mendekatkan kewenangan perumusan...

Refleksi dan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua dalam Memperkuat Ruang Sipil dan Demokrasi

Sentani, 12 Februari 2026 – Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 11–12 Februari 2026 bertempat di Ruang Pertemuan P3W Padang Bulan, Sinode...