National Directory of Civil Society Resource Organizations: Indonesia

Dokumen National Directory of Civil Society Resource Organizations: Indonesia yang diterbitkan oleh Synergos Institute (2002) disusun sebagai pemetaan awal organisasi sumber daya masyarakat sipil (civil society resource organizations/CSRO) di Indonesia dalam konteks pasca-Reformasi, ketika ruang kebebasan sipil terbuka tetapi kerangka kebijakan dan pendanaan domestik masih lemah. Berdasarkan survei terhadap 25 CSRO, direktori ini menunjukkan bahwa CSRO di Indonesia bersifat hibrida dan belum berfungsi terutama sebagai lembaga grantmaking, karena porsi terbesar pengeluaran justru dialokasikan untuk proyek yang dikelola sendiri, sementara hibah dan pinjaman hanya sebagian. Temuan penting lainnya adalah tingginya ketergantungan pada pendanaan internasional dibandingkan sumber domestik, yang mengindikasikan perlunya penguatan filantropi lokal, diversifikasi sumber daya, serta reformasi kebijakan pendukung seperti insentif pajak dan peningkatan akuntabilitas sektor agar CSRO dapat berperan lebih strategis dalam memperkuat ekosistem masyarakat sipil Indonesia.

National Directory of Civil Society Resource Organizations: Indonesia (122 downloads )

Baca Lainnya

UU Polri dan Problem Rangkap Jabatan Polri Aktif di Jabatan Sipil

Putusan MK melarang Polri aktif di jabatan sipil tanpa pensiun. Namun, UU Polri baru justru berisiko melanggengkan praktik rangkap jabatan dengan dalih penugasan.

Why the INGO System Remains Stuck and How We Shift It

Meski lokalisasi semakin populer, sistem bantuan global dinilai masih mempertahankan ketimpangan kuasa yang menghambat perubahan.

Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition

Warisan Jokowi digambarkan sebagai paradoks: Indonesia tumbuh lebih kuat secara ekonomi, tetapi mengalami kemunduran demokrasi.

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Provinsi Sulbar Tahun 2025

Konsolidasi masyarakat sipil Sulbar menyoroti kebutuhan memperkuat konektivitas, pengetahuan bersama, dan agenda advokasi kolektif.