The Future Role of Civil Society

Dokumen The Future Role of Civil Society merupakan laporan foresight strategis yang disusun oleh World Economic Forum dalam seri World Scenario Series untuk membaca perubahan peran masyarakat sipil hingga tahun 2030 di tengah pergeseran besar konteks ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan global. Disusun berdasarkan lebih dari 80 wawancara ahli dan lima lokakarya foresight lintas sektor, laporan ini berangkat dari pengamatan bahwa masyarakat sipil tidak lagi dapat dipahami sebagai “sektor ketiga” yang terpisah, melainkan sebagai ruang dinamis tempat aktor publik, privat, dan komunitas berinteraksi untuk kepentingan bersama, dengan peran yang kian beragam mulai dari pengawas, advokat, penyedia layanan, inovator, hingga enabler kolaborasi lintas sektor. Argumen utama laporan ini menekankan bahwa perubahan teknologi, menyempitnya ruang sipil di banyak negara, ketidakpastian pendanaan, defisit kepercayaan terhadap institusi, serta meningkatnya peran aktor bisnis dan filantropi sosial menuntut masyarakat sipil untuk beradaptasi secara strategis tanpa kehilangan integritas, misi, dan fungsi akuntabilitasnya. Melalui empat skenario masa depan yang kontras yaitu Mad Max, Transparently Blurred, Turbulence and Trust Deficits, dan Privatized World, laporan ini mengajak pemimpin masyarakat sipil, pemerintah, dan dunia usaha untuk menguji strategi, memahami ketidakpastian kunci, dan bersama-sama merancang bentuk kolaborasi baru yang mampu memperkuat ketahanan sosial, demokrasi, dan kebaikan bersama di masa depan.

The Future Role of Civil Society (6 downloads )

Baca Lainnya

“Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia”

Penulis: Rohana Kuddus (Dimuat di New Left Review, Jan/Feb 2026) Gambar: Getty Images, Pool Artikel “Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia” yang ditulis oleh Rohana Kuddus dan...

Reorientasi Tata Kelola Otonomi Daerah di Indonesia

Transisi demokrasi di tingkat lokal telah menempatkan faktor kepemimpinan sebagai determinan utama keberhasilan otonomi

Belenggu Birokrasi pada Pelayanan Publik

Kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai efektif pada awal tahun 2001 sejatinya dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik dengan mendekatkan kewenangan perumusan...

Refleksi dan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua dalam Memperkuat Ruang Sipil dan Demokrasi

Sentani, 12 Februari 2026 – Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 11–12 Februari 2026 bertempat di Ruang Pertemuan P3W Padang Bulan, Sinode...