Social Contracting & Swakelola Tipe III

Dokumen Social Contracting & Swakelola Tipe III (Konsil LSM Indonesia, 2022) menyoroti peluang kemitraan pemerintah–OMS melalui mekanisme Swakelola Tipe III sebagai bentuk social contracting untuk memperkuat layanan publik berbasis komunitas. Meskipun data SIRUP 2022–2023 menunjukkan proporsi paket Swakelola Tipe III masih sangat kecil dibanding total swakelola, dokumen ini memetakan peluang kebijakan, komitmen pemerintah, serta tantangan seperti budaya birokrasi, distrust, dan kapasitas OMS. Melalui advokasi di sejumlah kota, telah muncul MoU, komitmen multistakeholder, hingga implementasi awal Swakelola Tipe III, yang menunjukkan bahwa skema ini potensial diperluas sebagai instrumen pendanaan negara yang lebih partisipatif dan kolaboratif bagi OMS.[]

Sosial Contracting & SWAKELOLA Tipe III 2022 (3442 downloads )

Baca Lainnya

APBN 2027 Jangan Mengulang Kesalahan Transfer ke Daerah

Penyusunan APBN 2027 harus mereformasi hubungan fiskal pusat-daerah guna mengatasi ketimpangan kewenangan dan beban pembiayaan yang kian menekan APBD.

Obligasi Daerah, Jalan Keluar Fiskal

Pemangkasan Transfer ke Daerah 2026 menuntut kemandirian fiskal pemda. RUU Obligasi Daerah mendesak disahkan demi kepastian hukum investasi produktif.

Bagian 2: Ketika Republik Terlalu Lama Berjalan di Inferno

Refleksi filosofis atas degradasi moral penegakan hukum akibat korupsi sistemik di Indonesia melalui metafora siklus neraka Inferno karya Dante.

Bagian 1: Ketika Republik Terlalu Lama Berjalan di Inferno 

Refleksi filosofis atas degradasi moral penegakan hukum akibat korupsi sistemik di Indonesia melalui metafora siklus neraka Inferno karya Dante.