Social Contracting & Swakelola Tipe III

Dokumen Social Contracting & Swakelola Tipe III (Konsil LSM Indonesia, 2022) menyoroti peluang kemitraan pemerintah–OMS melalui mekanisme Swakelola Tipe III sebagai bentuk social contracting untuk memperkuat layanan publik berbasis komunitas. Meskipun data SIRUP 2022–2023 menunjukkan proporsi paket Swakelola Tipe III masih sangat kecil dibanding total swakelola, dokumen ini memetakan peluang kebijakan, komitmen pemerintah, serta tantangan seperti budaya birokrasi, distrust, dan kapasitas OMS. Melalui advokasi di sejumlah kota, telah muncul MoU, komitmen multistakeholder, hingga implementasi awal Swakelola Tipe III, yang menunjukkan bahwa skema ini potensial diperluas sebagai instrumen pendanaan negara yang lebih partisipatif dan kolaboratif bagi OMS.[]