Prabowo Subianto menuai kekhawatiran akibat gaya kepemimpinan otoriter dan kebijakan boros yang dinilai mengancam demokrasi serta stabilitas ekonomi.
Sumber: The Economist (Dimuat di The Economist, 14 Mei 2026)
Artikel The Economist berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” dan editorial pendampingnya “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path”, yang terbit pada 14 Mei 2026, menyoroti kekhawatiran terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari sisi ekonomi dan demokrasi. The Economist menyebut Prabowo sedang memusatkan kekuasaan, meminggirkan oposisi, memperluas peran militer dalam urusan sipil, serta menjalankan program-program populis mahal yang dinilai berisiko terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Mereka memperingatkan bahwa arah tersebut dapat membalikkan sekitar dua dekade kemajuan ekonomi dan politik Indonesia pasca-krisis Asia 1997–1998.
Dari sisi ekonomi, kritik utama diarahkan pada besarnya belanja negara, terutama program makan bergizi gratis yang disebut bernilai sekitar US$19–20 miliar per tahun, di tengah tekanan terhadap rupiah, pelebaran defisit, dan kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan ekonomi Indonesia. The Economist menilai Indonesia selama ini dikenal karena disiplin fiskalnya, tetapi kini menghadapi risiko karena pengeluaran besar pemerintah dan meningkatnya sentralisasi kekuasaan. Dari sisi politik, artikel tersebut menyoroti melemahnya checks and balances, mengecilnya ruang oposisi, serta meningkatnya pengaruh militer dalam pemerintahan sipil. Mereka juga mengaitkan situasi ini dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan jenderal era Orde Baru, dan menyebut bahwa meskipun para pendukungnya menilai ia telah beradaptasi dengan demokrasi Indonesia, tetap terdapat risiko terhadap kualitas reformasi demokrasi yang dibangun sejak 1998.