Bencana di Atas Bencana, Ketika Negara Absen di Sumatera

Bencana tidak pernah netral. Ia adalah cermin seberapa serius negara menghargai ilmu pengetahuan, seberapa adil pembangunan dijalankan, dan seberapa tinggi nyawa manusia ditempatkan di atas kepentingan ekonomi-politik.

Penulis: Ahmad Arif (Dimuat di Opini Kompas, 17 Desember 2025)

Foto: Reuters

Bencana banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menewaskan lebih dari seribu orang dan meninggalkan jutaan lainnya dalam krisis lanjutan berupa kelaparan, penyakit, kehilangan tempat tinggal, dan trauma berkepanjangan. Tulisan ini menegaskan bahwa tragedi tersebut bukan semata akibat alam, melainkan “bencana di atas bencana” yang lahir dari kegagalan negara dalam merespons secara cepat, terkoordinasi, dan bermartabat. Ironisnya, dibandingkan tsunami Aceh 2004—yang terjadi saat kapasitas institusional negara jauh lebih lemah—penanganan bencana Sumatera kali ini justru terasa lebih buruk. Konsep slow violence digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelambanan, pengabaian, dan respons yang setengah hati menjadi bentuk kekerasan struktural yang bekerja perlahan namun mematikan, terutama bagi kelompok paling rentan . 

Lebih jauh, tulisan ini menempatkan bencana Sumatera dalam kerangka kegagalan struktural, bukan kegagalan teknis. Meski peringatan dini cuaca ekstrem telah dikeluarkan BMKG dan kapasitas kelembagaan pasca-2004 meningkat, peringatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi aksi dini karena buruknya tata ruang, minimnya mitigasi, dan absennya skenario evakuasi. Ketika bencana terjadi, kegagalan berlapis pun muncul: evakuasi tersendat, logistik terhambat, koordinasi antarlembaga kacau, serta sikap pejabat yang meremehkan situasi dan enggan membuka bantuan internasional. Berbeda dengan Aceh 2004 yang membuka solidaritas global dan ruang rekonstruksi besar, bencana Sumatera hari ini justru menormalisasi penderitaan korban. Kesimpulannya tegas: jika penanganan kini terasa lebih buruk, itu bukan karena alam lebih kejam, melainkan karena komitmen politik dan moral negara dalam melindungi warganya semakin melemah. []

Baca Lainnya

“Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia”

Penulis: Rohana Kuddus (Dimuat di New Left Review, Jan/Feb 2026) Gambar: Getty Images, Pool Artikel “Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia” yang ditulis oleh Rohana Kuddus dan...

Reorientasi Tata Kelola Otonomi Daerah di Indonesia

Transisi demokrasi di tingkat lokal telah menempatkan faktor kepemimpinan sebagai determinan utama keberhasilan otonomi

Belenggu Birokrasi pada Pelayanan Publik

Kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai efektif pada awal tahun 2001 sejatinya dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik dengan mendekatkan kewenangan perumusan...

Refleksi dan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua dalam Memperkuat Ruang Sipil dan Demokrasi

Sentani, 12 Februari 2026 – Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 11–12 Februari 2026 bertempat di Ruang Pertemuan P3W Padang Bulan, Sinode...