Melalui refleksi bersama, OMS Sulawesi Barat memetakan kekuatan, tantangan, dan strategi kolaborasi baru untuk memperkuat advokasi publik di wilayahnya.
Majene, 12 November 2025 — Gerakan masyarakat sipil Sulawesi Barat memasuki episode baru. Dalam pertemuan dua hari yang berlangsung pada 11–12 November di Majene, sembilan organisasi masyarakat sipil (OMS) sepakat membentuk Civic Engagement Alliance (CEA) Region Sulawesi Barat, sebagai ruang kolaborasi baru untuk memperkuat keterlibatan warga dan advokasi isu-isu publik di wilayah tersebut.
Kesembilan OMS itu adalah GESEK, Yayasan Mandar Madani (YMM), Lentera Perempuan Mandar, FPPI, A-PPI, SUAKA Sulbar, TERAS, Yanmarindo (Yayasan Maju Tani Rakyat Makmur Indonesia), dan KKP Sendana. Pertemuan di hotel yang berada persis di tepi Pantai Munu itu menjadi ajang pertemuan lintas generasi, menghubungkan para aktivis muda dengan energinya yang progresif, dan generasi senior yang lama mengawal gerakan.
Dua aktivis senior, Ikhsan Welly dan Hamzah Ismail, hadir sebagai sosok yang mengingatkan pentingnya akar sejarah. Mereka berkisah bagaimana gerakan masyarakat sipil dahulu tumbuh dari kesederhanaan, ketulusan, dan kerja-kerja basis yang tak pernah henti. “Di Sulawesi Barat ada banyak LSM,” ujar Ikhsan membuka forum, “sayangnya tidak terkonsolidasi, tapi tidak apa-apa. Kita mulai dulu dari yang kecil.” Kalimat ini tak sekadar refleksi, namun menjadi semacam panggilan bahwa perubahan sosial dimulai dari langkah sederhana.
Membaca kembali Ruang Sipil di Sulawesi Barat
Diskusi berkembang pada upaya membaca konteks ruang sipil dan keterlibatan publik (civic engagement). Tiga kabupaten menjadi fokus utama: Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa. Ketiganya dikenal sebagai pusat pendidikan, memiliki populasi yang besar, serta menjadi pintu masuk penting bagi aktivitas sosial dan ekonomi Sulawesi Barat.
Organisasi masyarakat sipil di wilayah ini memiliki kekuatan pada pengorganisasian basis. Banyak di antaranya berjalan tanpa dukungan donor. Tantangan berat yang juga masih membayangi adalah minimnya kepercayaan publik, serta citra negatif yang melekat pada Provinsi ini. Mulai dari tingginya angka pernikahan anak, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga label sebagai wilayah rawan peredaran narkoba. Deret persoalan itu mencerminkan kondisi ruang sipil yang belum sepenuhnya sehat, terbuka dan setara.
Melalui metode refleksi menggunakan tools CIVICA, para peserta melihat kembali peta kekuatan dan tantangan OMS Sulawesi Barat. Dari proses ini, muncul sejumlah rekomendasi penting mengenai konektivitas, kolaborasi, dan strategi advokasi.
Salah satu gagasan yang dipandang dapat menjembatani adalah menggelar Festival Pangan, sebuah pendekatan yang dinilai mampu menjadi pintu masuk membangun kesadaran publik, memperkuat jejaring antarorganisasi, sekaligus mengangkat isu-isu lokal secara kreatif.
Dideklarasikan di Tengah Hujan Lebat
Setelah dua hari diskusi intensif, para aktivis akhirnya sepakat membentuk CEA Region Sulawesi Barat. Deklarasi dilakukan menjelang penutupan pertemuan, disambut hujan lebat yang turun tiba-tiba—seakan menjadi isyarat restu semesta atas lahirnya wadah baru bagi konsolidasi gerakan masyarakat sipil di tengah masyarakat yang menganut filosofi “Mellete Diatonganan” yang berarti berjalan di jalan kebenaran dalam bahasa Mandar.
Dengan berdirinya CEA Region Sulawesi Barat, para aktivis berharap gerakan kolektif dapat bangkit lebih terorganisir, lebih kuat, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.