 berawal dari layar, menjalar lewat tagar, tumbuh menjadi protes sosial.){kind=link}
Tak butuh partai dan komando, gerakan para zoomers (Gen Z, kelahiran 1990-an—2010) berawal dari layar, menjalar lewat tagar, tumbuh menjadi protes sosial.
Oleh: David Ardhian
Setelah beberapa bulan mendapatkan tekanan aksi massa, Presiden Peru, Dina Boluarte akhirnya dimakzulkan dalam sidang darurat pada malam hari tanggal 9 Oktober 2025. Pemicu adalah regulasi yang mewajibkan kaum muda membayar iuran ke dana pensiun swasta, padahal lebih dari 70 persen pekerja muda di Peru hidup di sektor informal tanpa jaminan sosial. Dibalik regulasi tersebut, terkumpul amarah yang lebih dalam yaitu frustasi terhadap korupsi, ketimpangan ekonomi dan negara yang dianggap gagal melindungi keamanan rakyatnya. Protes kolektif yang dimotori Gen Z menjelma menjadi gerakan politik. Boluarte pun tumbang, bukan karena kudeta bersenjata namun karena kehilangan legitimasi moral di ruang digital.
Di berbagai negara dari Jakarta, Kathmandu, Manila, Rabat hingga terkini di Lima, dunia menjadi saksi dari tumbuhnya gerakan protes kolektif Gen Z, generasi termuda dalam sejarah politik modern. Dari pola yang muncul menggambarkan kemiripan: ada pemicu konkret seperti kebijakan kontroversial, skandal korupsi, sensor digital, dengan pola cepat dalam hitungan jam terjadi aktivitas kolektif di ruang digital seperti TikTok, Instagram, Discord dan Telegram, yang berujung pada aksi massa urban dalam skala besar. Aksi tanpa pemimpin, namun terkoordinasi rapi secara organik, menandai era baru dalam politik global modern dalam bentuk collective contention yang berbasis jaringan.
Gerakan Gen Z adalah hasil perpaduan antara krisis struktural dan kapasitas digital. Di hampir semua negara, generasi muda menghadapi tekanan ekonomi yang berat: ketimpangan pendapatan, lapangan kerja yang minim dan ketidakpastian hidup. Akumulasi kemarahan generasi muda ini kemudian bersinggungan dengan kapasitas digital yang mereka miliki, yang diartikulasikan dalam media sosial di genggaman tangan. Kecepatan algoritma kemarahan generasi muda ini membawa pesan yang sama, mereka muak terhadap ketidakadilan. Ruang digital menjadi sebuah agora modern dimana koordinasi, diskusi, satire politik berpadu. Meme menjadi pamflet, video pendek menjadi seruan moral, dan algoritma menjadi mesin solidaritas.
Media sosial memungkinkan gerakan protes tidak hanya cepat dalam menggugah kemarahan, namun mampu beresonansi lintas negara secara global. Merujuk pandangan sosiolog Charles Tilly (2004) pola ini disebut repertoire of contention, seperangkat cara historis yang digunakan masyarakat untuk meniru pola gerakan sosial dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu masa ke masa berikutnya. Kini repertoar tersebut mengalami mutasi digital secara cepat, fleksibel dan imajinatif. Tanpa kepemimpinan politik, tanpa gerakan LSM, tanpa rapat umum atau diam-diam untuk konsolidasi, gerakan protes Gen Z menjadikan ruang digital sebagai alun-alun untuk arena politik utama. Viralitas menjadi bentuk baru dalam mobilisasi massa, satu unggahan video mampu membakar emosi massa secara luas dan lintas negara.
Ruang digital juga menjadi ruang kreatifitas dalam hal framing politik. Untuk mengaitkan satu isu dengan isu lain (frame bridging), atau melakukan amplifikasi isu (frame amplification). Dalam protes Gen Z isu-isu teknis diubah menjadi persoalan etis. Krisis iklim sebagai pencurian masa depan generasi muda. Ketidakadilan ekonomi sebagai bentuk perampokan dompet rakyat. Korupsi sebagai pengkhianatan moral bangsa. Hal itu digambarkan dalam berbagai simbol, satire dan tagar yang mudah dipahami dan menyentuh emosi massa. Media sosial menjadi sarana intermediasi jaringan perasaan-perasaan yang tak mungkin dikendalikan oleh negara. Disini Gen Z menemukan ruang gerak, ketika media utama lumpuh, mereka menciptakan ruang publik digital yang otonom.
Alberto Melluci (1989) mengingatkan bahwa gerakan sosial baru tidak sekadar menuntut perubahan kebijakan, tapi menemukan makna dan identitas baru. Gen Z mempraktekkan teori ini secara nyata. Mereka menjadikan protes sebagai ekspresi eksistensial: I protest, there for iam. Media sosial menjadi ruang produksi identitas kolektif: profil, tagar, video menjadi simbol siapa mereka. Emosi dalam bentuk marah, empati dan harapan menjadi bahan bakar utama. Ini adalah investasi emosi, dan dalam dunia digital, emosi ini mengalir dalam bentuk humor, seni dan performa visual: mural, musik, tarian dan kalimat satire, bahkan reportase live ditengah semburan gas air mata di jalanan.
Gerakan protes Gen Z bukan hanya ekspresi kemarahan terhadap negara, namun dia bentuk dari politik dalam hidup sehari-hari, menuntut keadilan dalam cara hidup, bekerja dan berkomunikasi melalui ponsel pintar dalam genggaman mereka. Itu bergerak cepat menjadi jejaring kemarahan dan harapan (networks of outrage and hope), yang menghubungkan emosi menjadi sebuah kekuatan sosial.
Gen Z mampu mengubah ruang tempat menjadi ruang arus dimana aksi politik tidak lagi dibatasi geografi namun mengalir lintas tempat dan jaringan. Kekuatan utama bukan pada struktur, namun pada jaringan afektif dan simbolik, sebagai gerakan autonomous yang tidak bisa dikendalikan oleh negara, partai atau lembaga mana pun. Kekuatan ini tidak mudah dihancurkan, karena mereka tidak memiliki pusat, mereka hidup dalam jaringan yang bisa menyebar ulang atau disebut sebagai reconfigurable network. Satu titik dimatikan maka akan tumbuh yang lain dalam bentuk lebih besar.
Gelombang protes Gen Z adalah gejala dari perubahan mendasar: demokrasi tidak lagi hanya soal pemilu dan lembaga, melainkan tentang legitimasi moral dan keadilan sosial. Mereka menolak politik yang elitis, sinis, dan tertutup. Sebagai gantinya, mereka menghadirkan politik yang emosional, partisipatif, dan penuh humor.
Gen Z mengubah politik menjadi sesuatu yang personal dan moral. Mereka tidak lagi menunggu instruksi partai atau seruan ideologi. Mereka bereaksi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan langsung dari dari layar gawai, dari tragedi di lingkungan sekitar. Dan ketika batas antara yang lokal dan global hilang, satu peristiwa kecil dapat memantik solidaritas lintas negara.
Bagi Indonesia, fenomena gerakan protes Gen Z ini menyimpan pelajaran penting. Bahwa politik tidak lagi eksklusif dalam istana dan gedung parlemen, namun tumbuh dalam ruang-ruang digital dimana Gen Z merebut makna dari tangan kekuasaan, mengubah politik menjadi pengalaman kolektif yang bisa dirasakan dan dibagikan, bahkan untuk menghukum penguasa dengan cara mereka. Kebijakan populis dan janji kebijakan bisa diperiksa dan dikuliti habis-habisan, lalu dipersonalisasi dalam video 30 detik yang bisa memicu emosi lebih luas.
Misalnya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di-framing pemerintah sebagai simbol keadilan sosial menjadi bulan-bulanan ketika terjadi kasus keracunan. Disini pemerintah melihat keracunan sebagai masalah teknis, namun dalam arena gerakan sosial digital mampu diubah tiga lapisan emosi sekaligus: perampokan dana pendidikan, kelalaian negara akan keamanan anak dan kebohongan negara. Di tengah generasi muda yang terkoneksi secara digital maka insiden tidak lagi sebuah urusan teknis, namun simbol kegagalan moral sistem. Ketika moral publik terguncang, ruang digital bisa berubah menjadi ruang mobilisasi dalam hitungan jam.
Kita tengah menyaksikan pergeseran besar dalam politik global: demokrasi tidak lagi diukur dari secara prosedural namun juga legitimasi moral dan ketidakadilan sosial dalam hidup sehari-hari. Fenomena protes kolektif Gen Z di berbagai negara mematahkan anggapan bahwa mereka bukan generasi apatis sebagaimana sering dituduhkan, mereka adalah produsen makna politik baru, sebuah makna politik dengan emosi dan viralitas yang mampu beresonansi secara global. Gerakan protes Gen Z tidak butuh partai, tidak butuh pemimpin, tidak perlu ideologisasi dan pengorganisasian yang rumit, cukup satu kebijakan yang menyinggung rasa keadilan maka solidaritas digital bisa menjadi badai sosial politik yang meluas.
Negara yang gagal membaca sinyal ini akan terus dikejar oleh gelombang ketidakpuasan baru, yang muncul tanpa peringatan, tapi dengan kekuatan yang mematikan legitimasi. Pemerintah yang coba mematikan dengan kekerasan, justru akan memicu viralitas yang menimbulkan tekanan gelombang protes lebih besar. Protes Gen Z di berbagai negara memberikan angin segar bagi demokrasi global, suara generasi muda bukan lagi sekadar kebisingan namun panggilan moral bagi zaman yang letih. Dan ketika pemimpin tak lagi mendengar, Gen Z sudah menemukan caranya: dengan tangan, layar ponsel dan keberanian mereka untuk berkata “cukup”, dan Presiden Peru pun tumbang.[]