Harga Sebuah Pikiran

Ilmu pengetahuan pada akhirnya bukan sekadar apa yang tertulis di jurnal. Ia ada dalam percakapan, dalam keraguan, dalam keberanian untuk tidak ikut arus.

Penulis: Kasiyan (Dimuat di Kompas pada 17 Okt 2025)

Artikel Harga Sebuah Pikiran mengungkap ironi besar dunia akademik modern: pengetahuan, yang seharusnya menjadi milik publik, kini dikomodifikasi oleh industri penerbitan ilmiah global. Penulis menyoroti bagaimana peneliti muda harus membayar agar karya mereka dapat terbaca, sementara penerbit besar—Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis—menguasai akses terhadap hasil riset yang justru didanai publik.

Sistem publish or perish digambarkan telah berubah menjadi dogma yang mengekang. Publikasi bukan lagi ruang pertukaran ide, melainkan ritual mengejar metrik: impact factor, H-index, quartile, Scopus, dan WoS. Akibatnya, ilmuwan terdorong memproduksi artikel secara mekanis, mengikuti algoritma sitasi daripada keingintahuan intelektual.

Penulis menegaskan bahwa kelimpahan publikasi tidak selalu melahirkan makna. Dunia akademik kini menyerupai perpustakaan tak berujung ala Borges—penuh, tetapi kehilangan orientasi. Bahkan kritik atas sistem ini pun dapat dikomodifikasi kembali oleh penerbit, menunjukkan bagaimana kapitalisme mengubah perlawanan menjadi peluang pasar.

Meski demikian, artikel ini tetap menyisakan harapan. Di balik birokrasi dan paywall, penulis meyakini bahwa hasrat manusia untuk memahami dunia tidak bisa sepenuhnya dijinakkan. Pengetahuan sejati, seperti digambarkan Montaigne, lahir dari refleksi dan percakapan—bukan dari metrik atau biaya publikasi. Dunia akademik hanya bisa pulih ketika ilmu dikembalikan pada akarnya: rasa ingin tahu yang jujur dan bebas.[]

Baca Lainnya

“Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia”

Penulis: Rohana Kuddus (Dimuat di New Left Review, Jan/Feb 2026) Gambar: Getty Images, Pool Artikel “Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia” yang ditulis oleh Rohana Kuddus dan...

Reorientasi Tata Kelola Otonomi Daerah di Indonesia

Transisi demokrasi di tingkat lokal telah menempatkan faktor kepemimpinan sebagai determinan utama keberhasilan otonomi

Belenggu Birokrasi pada Pelayanan Publik

Kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai efektif pada awal tahun 2001 sejatinya dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik dengan mendekatkan kewenangan perumusan...

Refleksi dan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua dalam Memperkuat Ruang Sipil dan Demokrasi

Sentani, 12 Februari 2026 – Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 11–12 Februari 2026 bertempat di Ruang Pertemuan P3W Padang Bulan, Sinode...