Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Papua Selatan menyimpan ironi akibat deforestasi masif dan pengabaian hak masyarakat adat demi proyek pembangunan nasional.
Kontributor: Farel Pio – Komunitas Tiga Koma Lima Persen
Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap 5 Juni seharusnya bukan sekadar agenda simbolik. Tapi kalau kita melihat kondisi Indonesia hari ini terutama Papua Selatan, peringatan ini justru terasa seperti ironi.
Karena di saat dunia bicara tentang “pemulihan ekosistem” dan “net zero”, di Papua Selatan justru terjadi percepatan perubahan besar-besaran atas kawasan hutan yang selama ini menjadi penyangga ekologis penting.
Data menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami tekanan deforestasi yang serius. Pada 2025 saja, Indonesia kehilangan sekitar 433.751 hektare hutan, naik drastis dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 261.575 hektare. Ini bukan angka kecil, ini menunjukkan peningkatan sekitar 66% dalam satu tahun.
Papua termasuk wilayah dengan tekanan terbesar. Laporan analisis satelit menunjukkan bahwa di Papua, terutama dalam proyek strategis seperti Merauke National Strategic Project (PSN), terjadi pembukaan lahan besar-besaran. Pada 2024-2025 saja, PSN di Merauke menyumbang sekitar 5.936 hektare kehilangan hutan primer dalam satu tahun, menjadikannya salah satu kontributor terbesar deforestasi di Papua.
Bahkan dalam periode awal 2024 pertengahan 2025, total pembukaan lahan oleh proyek ini sudah mencapai sekitar 22.272 hektare ekosistem alami, mencakup hutan rawa, savana, dan hutan primer.
Sementara itu, data Global Forest Watch menunjukkan bahwa Merauke masih memiliki sekitar 1,6 juta hektare hutan pada 2020, namun terus mengalami penurunan dan kehilangan ribuan hektare tiap tahun akibat konversi lahan dan pembangunan skala besar.
Di lapangan, konflik paling serius bukan hanya soal jumlah hutan yang hilang, tetapi soal cara keputusan diambil.
Ada laporan masyarakat adat yang menyebutkan bahwa sekitar 486.000 hektare kawasan hutan di Papua Selatan diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan untuk proyek pangan dan energi nasional, tanpa proses yang benar-benar transparan kepada masyarakat terdampak.
Masalahnya jelas. Banyak komunitas adat di Boven Digoel dan Merauke menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut, padahal wilayah itu adalah ruang hidup mereka selama generasi.
Ini bertentangan dengan prinsip dasar FPIC (Free, Prior and Informed Consent), yang dalam standar internasional mewajibkan persetujuan masyarakat adat sebelum proyek besar dijalankan di wilayah mereka.
Kalau dilihat dari kajian ekologi politik, pola ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk klasik ketimpangan lingkungan. Wilayah dengan posisi politik lemah sering menjadi lokasi utama eksploitasi sumber daya.
Di satu sisi, pemerintah mendorong proyek ketahanan pangan dan energi. Di sisi lain, hutan dibuka dalam skala besar. Bahkan beberapa laporan investigasi menyebutkan proyek food estate di Papua bisa mencapai jutaan hektare, menjadikannya salah satu proyek konversi lahan terbesar di dunia.
Pertanyaannya sederhana tapi penting, ketahanan siapa yang dibangun, dan dengan mengorbankan siapa?
Yang sering hilang dari diskusi publik adalah dampak sosialnya. Ketika hutan hilang di Papua Selatan, sumber pangan tradisional masyarakat adat ikut hilang, sungai dan ekosistem air berubah, satwa liar berkurang, ruang budaya dan spiritual ikut terputus.
Ini bukan perubahan kecil. Ini perubahan cara hidup. Dan berbeda dengan narasi pembangunan, tidak semua yang “dibuka” otomatis menjadi kesejahteraan.
Kalau Hari Lingkungan Hidup Sedunia masih ingin relevan, maka ia tidak boleh netral. Tidak cukup bicara soal menanam pohon di satu tempat, sementara di tempat lain hutan dibuka dalam skala ratusan ribu hektare.
Tidak cukup bicara soal “keberlanjutan”, kalau keputusan-keputusan besar justru mempercepat hilangnya ekosistem yang paling penting.
Papua Selatan hari ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini isu politik, isu keadilan, dan isu hak hidup. Dan selama masyarakat adat masih tidak menjadi subjek utama dalam keputusan tentang tanah mereka sendiri, maka yang disebut “pembangunan hijau” akan tetap terasa seperti paradoks.
Hari Lingkungan Hidup Sedunia seharusnya menjadi pengingat bahwa krisis lingkungan bukan hanya soal alam, tapi soal manusia dan kekuasaan. Dan di Papua Selatan, kita sedang melihat itu secara langsung, bagaimana hutan berubah bukan karena “alam”, tetapi karena keputusan.
Kalau itu tidak dibicarakan secara jujur, maka peringatan ini hanya akan menjadi ritual tahunan yang tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya.