NTB Jadi Simpul Regional: CEA Perkuat Ruang Sipil Lewat FGD Inklusif di Universitas Mataram

Civic Engagement Alliance (CEA) dorong ekosistem berdaya di Nusa Tenggara Barat, menanggapi isu penyempitan ruang gerak masyarakat sipil

Penulis: Yunita, S.H. | Editor: Redaksi Narasio (Dimuat di narasio.com, 14 Desember 2025)

Mataram, 14 Desember 2025 — Penyepakatan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai simpul regional Civic Engagement Alliance (CEA) mencerminkan upaya strategis untuk merespons penyempitan ruang sipil yang semakin nyata di tingkat nasional dan daerah. Melalui Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Mataram, CEA memfasilitasi ruang refleksi dan konsolidasi bagi organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi untuk membaca ulang dinamika pembangunan NTB serta dampaknya terhadap demokrasi, partisipasi warga, dan keadilan sosial. FGD ini menjadi titik temu lintas aktor untuk memperkuat arah gerakan sipil yang lebih terkoordinasi dan berdaya.

CEA diposisikan sebagai aliansi yang memperkuat ekosistem masyarakat sipil melalui simpul-simpul regional sebagai garda terdepan gerakan, dengan sekretariat nasional berperan sebagai fasilitator. Dalam konteks NTB, simpul regional diharapkan mampu memperkuat narasi, advokasi, dan konektivitas gerakan sipil lintas isu dan wilayah, berlandaskan nilai inklusivitas, ketersalingan, serta antirasisme. Pengenalan CIVICA sebagai instrumen reflektif turut menegaskan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sipil sebagai pemilik data dan narasi perubahan.

Diskusi peserta menunjukkan kompleksitas persoalan di NTB, mulai dari lingkungan, buruh migran, hingga isu perempuan dan ketimpangan wilayah serta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah, termasuk peran strategis akademisi. Secara keseluruhan, forum ini menandai langkah awal penguatan ruang sipil di NTB melalui kerja kolektif yang lebih inklusif, terhubung, dan berkelanjutan.[]

Baca Lainnya

“Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia”

Penulis: Rohana Kuddus (Dimuat di New Left Review, Jan/Feb 2026) Gambar: Getty Images, Pool Artikel “Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia” yang ditulis oleh Rohana Kuddus dan...

Reorientasi Tata Kelola Otonomi Daerah di Indonesia

Transisi demokrasi di tingkat lokal telah menempatkan faktor kepemimpinan sebagai determinan utama keberhasilan otonomi

Belenggu Birokrasi pada Pelayanan Publik

Kebijakan desentralisasi di Indonesia yang mulai efektif pada awal tahun 2001 sejatinya dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik dengan mendekatkan kewenangan perumusan...

Refleksi dan Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua dalam Memperkuat Ruang Sipil dan Demokrasi

Sentani, 12 Februari 2026 – Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 11–12 Februari 2026 bertempat di Ruang Pertemuan P3W Padang Bulan, Sinode...