NTB Jadi Simpul Regional: CEA Perkuat Ruang Sipil Lewat FGD Inklusif di Universitas Mataram

Civic Engagement Alliance (CEA) dorong ekosistem berdaya di Nusa Tenggara Barat, menanggapi isu penyempitan ruang gerak masyarakat sipil

Penulis: Yunita, S.H. | Editor: Redaksi Narasio (Dimuat di narasio.com, 14 Desember 2025)

Mataram, 14 Desember 2025 — Penyepakatan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai simpul regional Civic Engagement Alliance (CEA) mencerminkan upaya strategis untuk merespons penyempitan ruang sipil yang semakin nyata di tingkat nasional dan daerah. Melalui Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Mataram, CEA memfasilitasi ruang refleksi dan konsolidasi bagi organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi untuk membaca ulang dinamika pembangunan NTB serta dampaknya terhadap demokrasi, partisipasi warga, dan keadilan sosial. FGD ini menjadi titik temu lintas aktor untuk memperkuat arah gerakan sipil yang lebih terkoordinasi dan berdaya.

CEA diposisikan sebagai aliansi yang memperkuat ekosistem masyarakat sipil melalui simpul-simpul regional sebagai garda terdepan gerakan, dengan sekretariat nasional berperan sebagai fasilitator. Dalam konteks NTB, simpul regional diharapkan mampu memperkuat narasi, advokasi, dan konektivitas gerakan sipil lintas isu dan wilayah, berlandaskan nilai inklusivitas, ketersalingan, serta antirasisme. Pengenalan CIVICA sebagai instrumen reflektif turut menegaskan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sipil sebagai pemilik data dan narasi perubahan.

Diskusi peserta menunjukkan kompleksitas persoalan di NTB, mulai dari lingkungan, buruh migran, hingga isu perempuan dan ketimpangan wilayah serta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah, termasuk peran strategis akademisi. Secara keseluruhan, forum ini menandai langkah awal penguatan ruang sipil di NTB melalui kerja kolektif yang lebih inklusif, terhubung, dan berkelanjutan.[]

Baca Lainnya

UU Polri dan Problem Rangkap Jabatan Polri Aktif di Jabatan Sipil

Putusan MK melarang Polri aktif di jabatan sipil tanpa pensiun. Namun, UU Polri baru justru berisiko melanggengkan praktik rangkap jabatan dengan dalih penugasan.

Why the INGO System Remains Stuck and How We Shift It

Meski lokalisasi semakin populer, sistem bantuan global dinilai masih mempertahankan ketimpangan kuasa yang menghambat perubahan.

Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition

Warisan Jokowi digambarkan sebagai paradoks: Indonesia tumbuh lebih kuat secara ekonomi, tetapi mengalami kemunduran demokrasi.

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Provinsi Sulbar Tahun 2025

Konsolidasi masyarakat sipil Sulbar menyoroti kebutuhan memperkuat konektivitas, pengetahuan bersama, dan agenda advokasi kolektif.