NTB Jadi Simpul Regional: CEA Perkuat Ruang Sipil Lewat FGD Inklusif di Universitas Mataram

Civic Engagement Alliance (CEA) dorong ekosistem berdaya di Nusa Tenggara Barat, menanggapi isu penyempitan ruang gerak masyarakat sipil

Penulis: Yunita, S.H. | Editor: Redaksi Narasio (Dimuat di narasio.com, 14 Desember 2025)

Mataram, 14 Desember 2025 — Penyepakatan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai simpul regional Civic Engagement Alliance (CEA) mencerminkan upaya strategis untuk merespons penyempitan ruang sipil yang semakin nyata di tingkat nasional dan daerah. Melalui Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Mataram, CEA memfasilitasi ruang refleksi dan konsolidasi bagi organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi untuk membaca ulang dinamika pembangunan NTB serta dampaknya terhadap demokrasi, partisipasi warga, dan keadilan sosial. FGD ini menjadi titik temu lintas aktor untuk memperkuat arah gerakan sipil yang lebih terkoordinasi dan berdaya.

CEA diposisikan sebagai aliansi yang memperkuat ekosistem masyarakat sipil melalui simpul-simpul regional sebagai garda terdepan gerakan, dengan sekretariat nasional berperan sebagai fasilitator. Dalam konteks NTB, simpul regional diharapkan mampu memperkuat narasi, advokasi, dan konektivitas gerakan sipil lintas isu dan wilayah, berlandaskan nilai inklusivitas, ketersalingan, serta antirasisme. Pengenalan CIVICA sebagai instrumen reflektif turut menegaskan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sipil sebagai pemilik data dan narasi perubahan.

Diskusi peserta menunjukkan kompleksitas persoalan di NTB, mulai dari lingkungan, buruh migran, hingga isu perempuan dan ketimpangan wilayah serta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah, termasuk peran strategis akademisi. Secara keseluruhan, forum ini menandai langkah awal penguatan ruang sipil di NTB melalui kerja kolektif yang lebih inklusif, terhubung, dan berkelanjutan.[]

Baca Lainnya

APBN 2027 Jangan Mengulang Kesalahan Transfer ke Daerah

Penyusunan APBN 2027 harus mereformasi hubungan fiskal pusat-daerah guna mengatasi ketimpangan kewenangan dan beban pembiayaan yang kian menekan APBD.

Obligasi Daerah, Jalan Keluar Fiskal

Pemangkasan Transfer ke Daerah 2026 menuntut kemandirian fiskal pemda. RUU Obligasi Daerah mendesak disahkan demi kepastian hukum investasi produktif.

Bagian 2: Ketika Republik Terlalu Lama Berjalan di Inferno

Refleksi filosofis atas degradasi moral penegakan hukum akibat korupsi sistemik di Indonesia melalui metafora siklus neraka Inferno karya Dante.

Bagian 1: Ketika Republik Terlalu Lama Berjalan di Inferno 

Refleksi filosofis atas degradasi moral penegakan hukum akibat korupsi sistemik di Indonesia melalui metafora siklus neraka Inferno karya Dante.