Ratusan organisasi masyarakat sipil yang terhimpun dalam Lokadaya meluncurkan platform hibah partisipatif bernama LOKADANA. Apa tujuannya?
Penulis: Nandito Putra (Dimuat di TEMPO Bisnis, 30 September 2025)
Ratusan organisasi masyarakat sipil yang terhimpun dalam Lokadaya meluncurkan sebuah platform hibah partisipatif bernama LOKADANA. Platform ini dirancang sederhana, fleksibel, dan berakar pada kebutuhan komunitas. Inisiatif ini sekaligus menandai dibukanya Panggilan Hibah Mikro Siklus-1 yang bertujuan untuk menghimpun pendanaan bagi kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah.
Lokadaya merupakan jejaring 408 organisasi masyarakat sipil di 38 provinsi yang didirikan pada 24 Maret 2021 oleh 62 organisasi di 34 provinsi. Jejaring ini bertujuan menggalang dan mengelola sumber daya domestik demi keberlanjutan kontribusi OMS dalam pembangunan inklusif. Inisiatif ini mendapat dukungan dari program Uni Eropa CO-EVOLVE 2.
Acara peluncuran platform LOKADANA ini berlangsung secara daring pada Selasa, 30 September 2025. Peluncuran tersebut dibarengi dengan diskusi bertajuk “Hibah Itu Mestinya Menguatkan dan Memberdayakan”.
Tiga narasumber hadir dalam diskusi, yakni Tino Yosephyn (Lokadaya), Adam Kurniawan (Balang Institute), dan Nurul Saadah (YAPDA Yogyakarta). Kegiatan ini diikuti oleh 240 perwakilan organisasi dari 38 provinsi.
Adam Kurniawan memaparkan alasan hadirnya platform hibah tersebut. Ia mengatakan, salah satu pemicunya yaitu semakin menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dalam satu dekade terakhir. Indikator kemunduran demokrasi tampak dari melemahnya kebebasan sipil, regulasi yang membatasi partisipasi warga, serta rapuhnya lembaga pengawasan.
Menurut Adam, laporan internasional juga menunjukkan tren serupa. BTI 2024 mencatat penurunan signifikan kualitas demokrasi Indonesia, sementara Freedom House memberi skor 56/100 dengan status Partly Free. V-DEM Democracy Report 2025 bahkan memasukkan Indonesia dalam gelombang otokratisasi global.
“Kita bahkan menyaksikan langsung, setelah aksi massa 17+8, lebih dari 6.700 orang ditahan. Ini gambaran nyata bahwa ruang demokrasi makin mengecil,” ujar Adam dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 September 2025..
Selain masalah demokrasi, organisasi masyarakat sipil juga menghadapi krisis pendanaan. Nurul Saadah dari YAPDA Yogyakarta menjelaskan, donor internasional kini lebih banyak menyalurkan dana melalui lembaga besar, sementara organisasi kecil berbasis komunitas justru tersisih.
Pendanaan dalam negeri pun tidak lebih baik. Menurut Nurul, dana sering diarahkan untuk agenda yang dekat dengan kepentingan kekuasaan atau pasar. “Kelompok kritis yang mendampingi komunitas justru sulit mengakses dukungan. Survei Planet Indonesia 2025 mencatat sebanyak 75 persen organisasi masyarakat sipil kesulitan menutupi biaya overhead, sementara 57 persen terhambat syarat administratif berlapis,” ujarnya.
Menjawab situasi tersebut, Lokadaya menghadirkan LOKADANA sebagai model baru pendanaan masyarakat sipil. Menurut Tino Yosepyn yang mewakili Lokadaya, platforma LOKADANA tidak sekadar skema hibah. Ia adalah instrumen politik untuk menjaga kedaulatan, relevansi, dan keberlanjutan gerakan.
Ia mengatakan platform ini seperti arisan yang berakar pada budaya gotong royong. Platform ini mengajak organisasi, komunitas, maupun individu untuk saling berbagi dan menopang. “LOKADANA ibarat arisan masyarakat sipil,” kata Tino.
Ia mengatakan proses perencanaan hingga evaluasi hibah dilakukan dengan menempatkan komunitas sebagai pusat pengambilan keputusan. Pada saat peluncuran platform ini, kata dia, telah terhimpun dana Rp 36 juta yang digunakan untuk hibah darurat.
Dukungan ini memungkinkan kelompok akar rumput menjalankan agenda tanpa harus tunduk pada mekanisme donor besar. “LOKADANA membalik logika lama pendanaan masyarakat sipil. Kalau dulu bergantung pada donor luar, sekarang kita membangun mekanisme dari komunitas, untuk komunitas,” ujar Tino.
Ilham Majid, perwakilan Sophia Nusantara dari Merauke, Papua Selatan, menyebut LOKADANA memberi harapan baru bagi organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua yang tengah berjuang menghadapi proyek Food Estate. “Harapannya organisasi masyarakat sipil bisa menjalankan agenda sendiri tanpa bergantung pada mekanisme pendanaan dari luar,” ujarnya.[]