“Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia”

Penulis: Rohana Kuddus (Dimuat di New Left Review, Jan/Feb 2026)

Gambar: Getty Images, Pool

Artikel “Prabowo’s Year One: Trasformismo in Indonesia” yang ditulis oleh Rohana Kuddus dan dipublikasikan di New Left Review (No. 157, Jan–Feb 2026) berargumen bahwa pemerintahan Prabowo bukanlah perubahan rezim baru, melainkan kulminasi dari kemunduran Reformasi yang telah berlangsung sejak awal 2000-an. Sejak era Megawati, dilanjutkan SBY dan terutama Jokowi, kekuasaan oligarki dan koalisi elite semakin menguat melalui pelemahan lembaga pengawasan dan integrasi lawan politik ke dalam pemerintahan. Kemenangan Prabowo pada 2024 dipandang sebagai hasil dari proses panjang konsolidasi kekuasaan tersebut.

Dalam tahun pertamanya, Prabowo menjalankan agenda recentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi, antara lain melalui perluasan peran militer dalam pemerintahan, konsolidasi BUMN melalui dana kekayaan negara Danantara, serta program populis seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa yang juga berfungsi sebagai jaringan patronase politik.

Di tengah melemahnya oposisi dan meningkatnya ketidakpuasan sosial akibat stagnasi ekonomi dan penurunan upah riil, penulis menilai sistem politik Indonesia bergerak menuju pola “trasformismo”, yakni konsolidasi kekuasaan melalui kooptasi elite dan penyerapan oposisi yang membuat erosi Reformasi berlangsung secara bertahap tanpa pembongkaran demokrasi secara terbuka.

Baca Lainnya

Garden Mind an Eco-system View of Change and Different Role for the State

Perubahan sosial tidak lahir dari kontrol, melainkan dari relasi, pembelajaran kolektif, dan kemampuan masyarakat beradaptasi. Sumber: Suee Goss (2020). Garden Mind an Eco-system View of...

Laporan Indeks Kedermawanan Dunia 2026

Laporan World Giving Index 2026 menunjukkan kedermawanan global tetap kuat, dengan ikatan komunitas dan kepercayaan menjadi faktor utama.

Ombudsman untuk Siapa? Diskusi tentang Pengawasan Pelayanan Publik dan Peran Masyarakat Sipil

Webinar “Ombudsman untuk Siapa?” mengulas peran pengawasan pelayanan publik serta pentingnya kolaborasi Ombudsman dengan masyarakat sipil untuk atasi maladministrasi.

Ketika Kepedulian Hendak Disertifikasi

Wacana sertifikasi aktivis HAM berisiko menjinakkan gerakan moral. Aktivisme adalah panggilan nurani, bukan profesi formal yang perlu legalitas negara.