Webinar “Ombudsman untuk Siapa?” mengulas peran pengawasan pelayanan publik serta pentingnya kolaborasi Ombudsman dengan masyarakat sipil untuk atasi maladministrasi.
Wacana sertifikasi aktivis HAM berisiko menjinakkan gerakan moral. Aktivisme adalah panggilan nurani, bukan profesi formal yang perlu legalitas negara.
Kebijakan pembatasan belanja pegawai 30 persen dalam UU HKPD menghadapi tantangan berat akibat tekanan fiskal dan kewajiban daerah, menuntut evaluasi yang adaptif.
Analisis mendalam mengenai ambiguitas hukum, navigasi artivisme, dan jihad intelektual dalam membongkar struktur patriarki sistemik demi pembangunan inklusif
Penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026 mengancam stabilitas fiskal daerah dan memperlebar risiko ketimpangan pembangunan antarwilayah RI.
