Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Bagaimana refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan publik di Sulawesi Tenggara hari ini?

Catatan ini merekam refleksi partisipatif mengenai kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik di Sulawesi Tenggara yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah. Di tengah ekspansi industri ekstraktif, meningkatnya Proyek Strategis Nasional (PSN), konflik agraria, serta tantangan konektivitas antarwilayah daratan dan kepulauan, masyarakat sipil terus menjaga ruang geraknya melalui pengorganisasian komunitas, advokasi kebijakan, penguatan pengetahuan, dan inisiatif ekonomi berbasis komunitas.

Refleksi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki modal sosial dan pengalaman advokasi yang kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam membangun konektivitas lintas isu, mengelola pengetahuan bersama, serta mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam gerakan masyarakat sipil. Konsolidasi ini menegaskan pentingnya memperkuat jejaring kolaborasi, sistem pengetahuan kolektif, mobilisasi sumber daya, dan narasi advokasi yang lebih terhubung untuk menjaga ruang sipil yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.[]

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 (91 downloads )

Baca Lainnya

Obligasi Daerah, Jalan Keluar Fiskal

Pemangkasan Transfer ke Daerah 2026 menuntut kemandirian fiskal pemda. RUU Obligasi Daerah mendesak disahkan demi kepastian hukum investasi produktif.

Bagian 2: Ketika Republik Terlalu Lama Berjalan di Inferno

Refleksi filosofis atas degradasi moral penegakan hukum akibat korupsi sistemik di Indonesia melalui metafora siklus neraka Inferno karya Dante.

Bagian 1: Ketika Republik Terlalu Lama Berjalan di Inferno 

Refleksi filosofis atas degradasi moral penegakan hukum akibat korupsi sistemik di Indonesia melalui metafora siklus neraka Inferno karya Dante.

Ilusi Netralitas dan Ekstraktivisme Tata Kelola AI

Forum Digital Rights in Asia-Pacific Assembly 2026 menyoroti kolonialisme data dan watak ekstraktif tata kelola AI akibat kooptasi korporasi global atas kedaulatan digital.