Refleksi filosofis atas konflik agraria di Sukajaya yang menguji otoritas kekuasaan dan legalitas hukum melalui metode keraguan radikal René Descartes. (bag. 3).
Mungkin persoalan terbesar dalam konflik seperti Sukajaya adalah ketika negara mulai melihat warga bukan sebagai manusia yang harus diyakinkan, tetapi sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Pada saat itu, politik berhenti menjadi percakapan dan berubah menjadi operasi. Tanah menjadi objek. Manusia menjadi variabel. Hukum menjadi instrumen. Dan kekuasaan berjalan tanpa perlu lagi bertanya kepada dirinya sendiri apakah ia sedang menuju keadilan atau hanya menuju penyelesaian.
Padahal sebuah persoalan tidak menjadi selesai hanya karena orang-orang yang mempersoalkannya telah dipaksa diam.
Keheningan bukan selalu tanda persetujuan.
Kadang ia hanya tanda bahwa seseorang sudah terlalu lelah untuk terus melawan.
Ada alasan mengapa tulisan ini memilih berangkat dari Descartes dan berakhir kembali kepadanya. Bukan karena Descartes memiliki jawaban untuk Sukajaya. Ia tidak punya. Ia hidup berabad-abad sebelum konflik ini terjadi dan tidak pernah menulis teori tentang reforma agraria, hak petani, atau hubungan negara dengan perusahaan. Membuatnya seolah-olah seorang pembela petani justru akan mengkhianati filsafatnya sendiri.
Descartes tidak memberikan jawaban.
Ia memberikan sebuah kebiasaan berpikir.
Kebiasaan untuk berhenti.
Kebiasaan untuk meragukan.
Kebiasaan untuk bertanya apakah sesuatu benar-benar sejelas yang kita kira. Dan mungkin itu sudah cukup.
Sebab di zaman ketika begitu banyak orang berbicara dengan kepastian, kemampuan untuk mengatakan “aku tidak tahu, mari kita periksa kembali” justru menjadi keberanian yang langka.
Kita membutuhkan keberanian semacam itu dalam politik.
Ketika pemerintah berkata sebuah keputusan sudah benar, kita harus berani bertanya apa dasarnya.
Ketika perusahaan berkata sebuah tanah adalah haknya, kita harus berani bertanya bagaimana hak itu diperoleh.
Ketika hukum berkata seseorang harus pergi, kita harus berani bertanya apakah hukum itu telah mendengar orang yang diperintahnya.
Dan ketika kekuasaan berkata bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, mungkin justru pada saat itulah pertanyaan harus dimulai.
Tanah Sukajaya mungkin suatu hari akan berubah.
Mungkin akan ada bangunan lain berdiri di sana. Mungkin peta akan berubah. Nama perusahaan bisa berganti. Pemerintah berganti. Pejabat berganti. Dokumen-dokumen baru diterbitkan. Berita tentang konflik itu perlahan tenggelam di antara ribuan berita lainnya.
Tetapi ada sesuatu yang tidak mudah berganti: ingatan manusia terhadap tanah yang pernah mereka sebut rumah.
Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika menggunakan kata “pembangunan”. Kata itu terlalu indah untuk dipakai tanpa pertanyaan. Pembangunan seharusnya membuat manusia memiliki lebih banyak kemungkinan untuk hidup, bukan lebih sedikit. Jika sebuah proyek membutuhkan seseorang kehilangan tempat hidupnya, maka setidaknya negara memiliki kewajiban untuk menjelaskan mengapa kehilangan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan apakah ada jalan lain yang tidak mengharuskan manusia membayar harga yang sama.
Sebab sebuah negara tidak dapat menyebut dirinya berhasil hanya karena sesuatu telah dibangun.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang harus kehilangan sesuatu agar bangunan itu berdiri?
Di sana, mungkin, keadilan mulai menemukan ukurannya.
Dan akhirnya kita kembali kepada pertanyaan yang paling sederhana. Sebelum kita percaya, apakah kita telah berpikir?
Sebelum kita mengatakan bahwa hukum telah bekerja, apakah kita telah melihat manusia yang berada di balik hukum itu?
Sebelum kita menyebut sebuah tanah kosong, apakah kita telah bertanya siapa yang pernah hidup di atasnya?
Sebelum kita mengatakan sebuah penggusuran adalah bagian dari pembangunan, apakah kita telah mendengar suara mereka yang harus pergi?
Descartes memulai meditasinya dengan meragukan dunia yang selama ini ia percayai. Ia mencari sesuatu yang tidak dapat diruntuhkan oleh keraguan. Kita mungkin tidak akan menemukan kepastian yang sama ketika berhadapan dengan politik. Tidak ada formula yang dapat menjamin bahwa sebuah negara akan selalu benar atau sebuah kebijakan akan selalu adil.
Tetapi mungkin kita tidak membutuhkan kepastian semacam itu. Mungkin yang kita butuhkan justru kesediaan untuk terus mengoreksi diri. Untuk terus bertanya.
Untuk tidak terlalu cepat yakin.
Sebab kekuasaan yang merasa selalu benar adalah kekuasaan yang paling sulit diperbaiki. Negara yang tidak mampu meragukan dirinya sendiri pada akhirnya akan meminta rakyatnya meragukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan ketika itu terjadi, demokrasi perlahan kehilangan maknanya.
Mungkin karena itu, sebelum tanah benar-benar digusur, ada sesuatu yang seharusnya dilakukan lebih dahulu: kita harus menguji alasan yang membuat penggusuran itu dianggap perlu.
Jika alasannya kuat, biarkan ia berdiri.
Jika hukumnya jelas, biarkan ia diperiksa.
Jika keputusannya adil, biarkan ia diuji oleh mereka yang paling terdampak. Sebab kebenaran tidak membutuhkan ketakutan untuk mempertahankan dirinya.
Dan keadilan tidak seharusnya membutuhkan alat berat untuk membuat dirinya didengar.
Pada akhirnya, mungkin Sukajaya bukan hanya tentang siapa yang memiliki tanah.
Ia adalah tentang siapa yang memiliki hak untuk menentukan apa yang disebut benar.
Dan di antara tanah yang diratakan, rumah yang dibongkar, dokumen yang ditunjukkan, serta suara-suara yang dipaksa bertemu dengan kekuasaan, barangkali pertanyaan paling penting justru tetap menjadi pertanyaan yang paling tua:
Jika aku tidak boleh meragukanmu, atas dasar apa aku harus mempercayaimu?
Descartes mengajarkan bahwa dari keraguan seseorang dapat menemukan keberadaan dirinya sendiri. Barangkali masyarakat juga demikian. Dari keberanian
untuk meragukan kekuasaan, kita menemukan kembali keberadaan kita sebagai warga.
Maka jangan terlalu cepat percaya.
Bukan karena semua kekuasaan pasti jahat.
Bukan karena semua hukum pasti salah.
Bukan karena semua keputusan pemerintah pasti keliru.
Tetapi karena manusia terlalu berharga untuk diminta patuh sebelum sempat memahami.
Dan tanah terlalu penuh dengan kehidupan untuk disebut kosong hanya karena sebuah dokumen tidak mampu melihat apa yang ada di atasnya.
Sebelum tanah itu digusur, sebelum rumah itu diratakan, sebelum sebuah keputusan menjadi kenyataan yang tidak dapat dikembalikan, semestinya selalu ada satu ruang kecil yang tidak boleh ditutup oleh siapa pun:
ruang untuk bertanya.
Sebab selama manusia masih mampu bertanya, kekuasaan belum sepenuhnya menjadi kebenaran.
Dan selama kebenaran masih boleh dipertanyakan, barangkali keadilan belum benar-benar kehilangan jalannya pulang.