Refleksi filosofis atas konflik agraria di Sukajaya yang menguji otoritas kekuasaan dan legalitas hukum melalui metode keraguan radikal René Descartes. (bag. 1).
Krayon Zulfikor
Sebelum Kita Percaya
“Keraguan bukanlah musuh kebenaran. Ia adalah pintu yang harus dilalui setiap kebenaran sebelum layak dipercaya.”
Ada sebuah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar kita sadari. Sejak kecil kita diajarkan untuk percaya. Percaya kepada orang tua, kepada guru, kepada buku pelajaran, kepada negara, kepada hukum, kepada mereka yang mengenakan seragam, dan kepada mereka yang berbicara dari balik meja-meja yang tampak lebih tinggi daripada tempat kita berdiri. Kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan masyarakat bertahan; tanpa kepercayaan, tidak akan ada sekolah yang berjalan, tidak akan ada rumah sakit yang berfungsi, tidak akan ada negara yang mampu mengatur kehidupan bersama. Namun di balik kebutuhan itu, perlahan tumbuh sebuah kebiasaan yang jauh lebih berbahaya. Kita tidak lagi sekadar mempercayai institusi, tetapi mulai menganggap bahwa setiap perkataan yang keluar darinya adalah kebenaran itu sendiri. Seolah-olah kewenangan memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi benar hanya karena ia diucapkan oleh mereka yang berkuasa.
Barangkali di situlah sejarah selalu mengulang dirinya. Kita sering membayangkan sejarah sebagai kisah tentang perang, revolusi, atau pergantian rezim, padahal sejarah lebih sering bergerak melalui keyakinan-keyakinan yang diterima tanpa pernah diperiksa. Ada masa ketika manusia percaya bahwa matahari mengelilingi bumi bukan karena mereka telah membuktikannya, melainkan karena seluruh otoritas pengetahuan pada zamannya mengatakan demikian. Ada masa ketika kolonialisme disebut sebagai upaya membawa peradaban, sementara tanah-tanah yang dirampas dianggap sebagai wilayah kosong yang menunggu untuk dikelola. Bahkan perbudakan pernah berdiri di atas sistem hukum yang sah. Semua itu memiliki dokumen. Semua itu memiliki aturan. Semua itu memiliki orang-orang yang berbicara atas nama ketertiban. Namun waktu membuktikan bahwa hukum dapat salah, otoritas dapat keliru, dan legitimasi yang tampak kokoh ternyata tidak lebih dari bangunan yang berdiri di atas keyakinan yang rapuh.
Mungkin karena itulah filsafat selalu lahir dari rasa gelisah. Ia tidak muncul ketika manusia merasa telah mengetahui segalanya, melainkan ketika seseorang mulai curiga bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai kepastian ternyata hanyalah kebiasaan yang diwariskan tanpa pernah diuji. Pada awal abad ketujuh belas, di tengah Eropa yang sedang membangun fondasi ilmu pengetahuan modern, René
Descartes memilih langkah yang bagi banyak orang tampak tidak masuk akal. Alih-alih menambahkan pengetahuan baru ke dalam dunia, ia justru membongkar seluruh pengetahuan yang telah ia miliki. Ia tidak sedang mencari jawaban baru, melainkan mencari dasar yang benar-benar kokoh untuk mempercayai sesuatu.
Dalam Meditations on First Philosophy, Descartes memulai perjalanannya bukan dengan keyakinan, tetapi dengan keraguan. Ia meragukan apa yang ditangkap oleh pancaindra, sebab mata dapat tertipu dan telinga dapat salah mendengar. Ia meragukan tradisi, sebab manusia sering mewarisi pengetahuan tanpa pernah menanyakan asal-usulnya. Bahkan ia membayangkan kemungkinan paling ekstrem: bagaimana jika seluruh dunia yang ia alami hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada dirinya? Bagi sebagian orang, keraguan semacam itu terdengar seperti jalan menuju kekacauan. Namun bagi Descartes, justru sebaliknya. Keraguan adalah cara membersihkan fondasi agar apa yang kelak dibangun di atasnya tidak mudah runtuh. Ia tidak meragukan dunia karena membenci dunia. Ia meragukan dunia karena mencintai kebenaran lebih daripada kenyamanan.
Yang menarik, metode berpikir semacam itu terasa begitu akrab ketika diterapkan pada ilmu pengetahuan, tetapi terasa begitu asing ketika diterapkan pada kekuasaan. Kita terbiasa memeriksa sebuah teori ilmiah, mempertanyakan sebuah penelitian, atau mengkritik sebuah pendapat. Namun ketika berhadapan dengan keputusan yang lahir dari institusi resmi, keberanian untuk bertanya perlahan menghilang. Sebuah surat keputusan, sebuah izin, sebuah peraturan, atau sebuah pernyataan pejabat sering kali diterima sebagai sesuatu yang telah selesai dari segala kemungkinan untuk diperdebatkan. Kita jarang bertanya apakah keputusan itu benar; kita lebih sering bertanya apakah keputusan itu sah. Tanpa disadari, ukuran kebenaran bergeser. Yang penting bukan lagi apakah sebuah tindakan adil, melainkan apakah ia memiliki dasar administratif yang dapat ditunjukkan kepada publik.
Barangkali di sinilah letak salah satu paradoks terbesar masyarakat modern. Kita hidup pada zaman yang mengaku menjunjung tinggi rasionalitas, tetapi sering kali berhenti berpikir tepat ketika simbol-simbol kekuasaan mulai berbicara. Kalimat-kalimat seperti “sesuai prosedur”, “sesuai aturan”, atau “sesuai ketentuan yang berlaku” bekerja layaknya mantra yang mengakhiri percakapan. Setelah kalimat itu diucapkan, pertanyaan seolah menjadi sesuatu yang tidak lagi diperlukan. Padahal prosedur hanya menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil, bukan apakah keputusan itu layak diambil. Aturan dapat menjelaskan mekanisme, tetapi tidak selalu menjelaskan keadilan. Hukum dapat menentukan apa yang legal, tetapi sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa legalitas tidak selalu berjalan beriringan dengan kebenaran.
Semakin lama aku memikirkan hal itu, semakin terasa bahwa persoalannya bukan semata-mata tentang negara atau hukum. Persoalannya adalah tentang cara kita
memandang otoritas. Kita hidup di tengah kebudayaan yang terlalu mudah mengaitkan kewibawaan dengan kebenaran. Seorang pejabat dianggap mengetahui lebih banyak hanya karena jabatannya. Sebuah perusahaan dianggap benar karena membawa izin. Sebuah keputusan dianggap final karena dibacakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Padahal tidak ada satu pun di antara semua itu yang otomatis membuktikan bahwa substansi keputusan tersebut memang benar. Otoritas mungkin memberikan hak untuk memutuskan, tetapi ia tidak pernah secara otomatis melahirkan kebenaran. Kebenaran tetap harus diuji, bahkan ketika ia datang dengan kop surat resmi dan dibacakan melalui mikrofon yang paling lantang.
Barangkali inilah warisan paling penting dari Descartes yang sering kita lupakan. Meditations on First Philosophy bukan sekadar buku tentang filsafat atau tentang keberadaan manusia. Ia adalah ajakan untuk tidak menyerahkan akal sehat kepada siapa pun, betapapun tinggi kedudukan orang tersebut. Keraguan yang diajarkan Descartes bukanlah ajakan untuk hidup dalam kecurigaan tanpa akhir, melainkan keberanian untuk meminta alasan sebelum memberikan kepercayaan. Sebab kepercayaan yang lahir tanpa pengujian hanyalah kepatuhan yang dibungkus dengan kesopanan.
Tulisan ini tidak dimulai dengan sebuah desa, sebuah perusahaan, atau sebuah konflik agraria. Ia dimulai dari pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa kita begitu mudah percaya kepada kekuasaan? Sebab sebelum sebuah rumah digusur, sebelum sebuah sawah berubah menjadi koordinat di atas peta, dan sebelum seseorang kehilangan tanah yang telah ia rawat selama puluhan tahun, selalu ada satu hal yang lebih dahulu terjadi. Kita berhenti bertanya. Kita menerima begitu saja bahwa apa yang diputuskan oleh mereka yang memiliki kewenangan pasti lahir dari kebenaran. Di situlah, mungkin, penggusuran pertama sebenarnya berlangsung. Bukan penggusuran terhadap rumah atau ladang, melainkan penggusuran terhadap keberanian manusia untuk berpikir.
Dan mungkin, seperti yang disadari Descartes empat abad yang lalu, setiap pencarian akan keadilan harus selalu dimulai dari satu tindakan yang tampak sederhana namun sesungguhnya sangat revolusioner: berani meragukan apa yang selama ini dianggap pasti.
Meditasi tentang Otoritas
“Tidak semua yang tampak meyakinkan adalah benar. Dan tidak semua yang benar lahir dari mereka yang meyakinkan.”
René Descartes pernah membayangkan sesuatu yang bagi banyak orang terdengar mustahil. Bagaimana jika seluruh dunia yang kita lihat bukanlah dunia yang sesungguhnya? Bagaimana jika mata yang kita andalkan setiap hari ternyata dapat menipu, telinga yang kita percaya ternyata salah mendengar, bahkan pengalaman
yang kita anggap sebagai kenyataan hanyalah ilusi yang dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita? Dalam Meditations on First Philosophy, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari keinginan untuk merusak kenyataan, melainkan dari hasrat yang sangat sederhana: menemukan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diragukan.
Descartes memahami bahwa kebohongan tidak selalu datang dengan wajah yang buruk. Justru sebaliknya, ia sering kali hadir dalam bentuk yang paling meyakinkan. Semakin lama sebuah keyakinan diwariskan, semakin sulit manusia menyadari bahwa ia mungkin sedang hidup di dalam kesalahan. Karena itu, keraguan baginya bukanlah bentuk pembangkangan terhadap dunia, melainkan cara membersihkan dunia dari segala sesuatu yang selama ini dipercaya tanpa pernah diperiksa.
Barangkali politik bekerja dengan cara yang tidak jauh berbeda.
Tidak banyak orang mempertanyakan mengapa sebuah kebijakan dianggap benar. Yang lebih sering dipertanyakan hanyalah siapa yang mengeluarkannya. Seolah-olah kebenaran dapat diwariskan bersama jabatan, seolah-olah legitimasi melekat secara otomatis pada setiap keputusan yang lahir dari institusi resmi. Kita lebih mudah mempercayai tanda tangan daripada kesaksian, lebih cepat menerima sebuah dokumen daripada mendengarkan pengalaman mereka yang terdampak oleh isi dokumen tersebut.
Padahal, jika mengikuti metode Descartes, justru di situlah keraguan seharusnya dimulai.
Bukan karena negara selalu salah.
Bukan karena hukum tidak pernah benar.
Melainkan karena kebenaran tidak pernah lahir hanya dari siapa yang mengucapkannya.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata “otoritas” seolah-olah ia identik dengan kebijaksanaan. Padahal otoritas hanyalah posisi. Ia memberi seseorang kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi tidak otomatis membuat keputusan itu menjadi benar. Seorang hakim dapat keliru. Seorang menteri dapat salah menghitung. Sebuah perusahaan dapat menyusun argumen yang tampak legal tetapi mengabaikan keadilan. Bahkan sebuah negara dapat menciptakan hukum yang pada suatu hari justru dikutuk oleh sejarahnya sendiri.
Kolonialisme dahulu dijalankan melalui aturan yang sah.
Apartheid pernah memiliki dasar hukum.
Perampasan tanah masyarakat adat di berbagai belahan dunia sering kali dilakukan melalui izin yang diterbitkan secara resmi.
Semuanya legal.
Namun legalitas tidak pernah cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu itu adil.
Sejarah menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bahasa yang dipakai kekuasaan untuk merapikan ketimpangan. Ketika hukum kehilangan keberaniannya untuk mempertanyakan dirinya sendiri, ia berubah dari penjaga keadilan menjadi penjaga kepentingan.
Di titik inilah Descartes terasa begitu relevan, meskipun ia sendiri tidak pernah menulis tentang konflik agraria atau politik modern. Ia mengingatkan bahwa setiap klaim harus terlebih dahulu melewati ujian nalar sebelum diterima sebagai kebenaran. Tidak ada pengecualian, termasuk ketika klaim itu datang dari negara.
Salah satu bagian paling menarik dari Meditations adalah ketika Descartes memperkenalkan gagasan tentang malin génie atau evil demon. Ia membayangkan adanya sosok yang begitu cerdas dan begitu kuat sehingga mampu membuat manusia mempercayai sesuatu yang sebenarnya keliru. Eksperimen pikiran ini sering dipahami sebagai persoalan metafisika. Namun jika dipindahkan ke ruang politik, ia berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih mengganggu.
Bagaimana jika yang menyesatkan kita bukanlah makhluk gaib, melainkan cara kekuasaan membentuk kenyataan?
Hari ini, kita tidak lagi hidup dalam dunia yang dipenuhi ramalan atau takhayul seperti yang dibayangkan pada abad ketujuh belas. Kita hidup di tengah laporan resmi, konferensi pers, siaran televisi, infografik pemerintah, dokumen perizinan, dan istilah-istilah hukum yang terdengar begitu teknis sehingga hanya sedikit orang merasa memiliki hak untuk mempertanyakannya. Kebenaran tidak lagi dipaksakan melalui dogma agama, melainkan sering kali melalui bahasa administrasi.
Barangkali iblis yang dibayangkan Descartes kini tidak lagi mengenakan jubah. Ia mengenakan jas.
Ia berbicara dengan bahasa yang sopan.
Ia mengutip pasal-pasal.
Ia menunjukkan peta.
Ia membuka dokumen.