Forum Digital Rights in Asia-Pacific Assembly 2026 menyoroti kolonialisme data dan watak ekstraktif tata kelola AI akibat kooptasi korporasi global atas kedaulatan digital.
Oleh: Komunitas Tiga Koma Lima Persen
Kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) semula digadang-gadang sebagai fajar baru bagi peradaban modern yang menjanjikan efisiensi teknologis dan demokratisasi pengetahuan. Namun, di balik narasi utopis tersebut, perkembangan teknologi ini justru memicu disonansi struktural yang mendalam. Dalam Forum Digital Rights in Asia-Pacific Assembly 2026 di Manila, terungkap bahwa tata kelola AI hari ini tidak bergerak ke arah kemaslahatan publik, melainkan mengalami penyusutan substansi akibat kooptasi kapitalistik. Yang terjadi saat ini adalah sebuah bentuk kolonialisme baru berbasis data yang menempatkan masyarakat sipil, sebagai objek eksploitasi demi keuntungan oligarki teknologi global.
Kooptasi Korporasi dan Distorsi Peran Regulasi Negara
Akar dari krisis tata kelola ini bermula dari pergeseran relasi antara negara dan raksasa teknologi (big tech). Menurut Osama Manzar, pendiri Digital Empowerment Foundation, masyarakat global kini dipaksa menghadapi realitas krusial yang menuntut pendekatan berpusat pada warga negara (citizen-centric approach). Osama Manzar mengamati pola selama dua dekade terakhir di mana korporasi teknologi besar secara terstruktur membentuk departemen kebijakan publik khusus. Departemen-departemen ini berfungsi sebagai instrumen lobi agresif untuk menegosiasikan regulasi yang menguntungkan bisnis mereka secara langsung dengan instansi pemerintah.
Akibatnya, fungsi ideal negara dalam melahirkan kebijakan pro-rakyat mengalami distorsi parah. Aliansi strategis antara korporasi dan penguasa ini telah mengooptasi sistem pemerintahan demokratis demi kepentingan kapitalistik. Dampak empiris dari kooptasi ini, sebagaimana dijabarkan oleh Osama Manzar, sangat destruktif bagi akar rumput: mulai dari pengambilalihan lahan masyarakat secara paksa dengan harga murah, pengabaian kelestarian ekologi, krisis air bersih, hingga eksploitasi sumber daya alam. Ironisnya, di tengah kerentanan masyarakat tersebut, pemerintah justru menggelontorkan insentif berupa libur pajak (tax holidays) kepada perusahaan raksasa tersebut. Ini menciptakan paradoks kebijakan yang nyata, di mana instrumen negara digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi terhadap warganya sendiri.
Watak Ekstraktif AI dan Hegemoni Narasi Silicon Valley
Dalam menelisik anatomi teknologinya, Osama Manzar secara skeptis menegaskan bahwa pada realitasnya tidak ada AI yang bersifat “baik” karena teknologi ini secara fundamental berdampak buruk dan gagal menyelesaikan masalah krusial seperti kemiskinan dan deforestasi. Osama Manzar mendefinisikan AI sebagai teknologi ekstraktif karena sistem ini sepenuhnya bergantung pada data yang dikumpulkan secara eksploitatif terhadap privasi individu. Ia menyoroti sebelas karakteristik negatif AI—seperti halusinasi, bias sistemis, dan kerusakan lingkungan—seraya menyatakan secara tegas: “AI adalah teknologi ekstraktif karena ia hidup dari data, dan pengumpulan data tersebut pada dasarnya mengabaikan kedaulatan individu serta kelestarian lingkungan.”
Namun, persepsi skeptis tersebut memicu dialektika yang mendalam. Pavitra Ramanujam, Manajer Program Keadilan Sosial dan Lingkungan dari Association for Progressive Communications (APC), menyatakan ketidaksetujuannya terhadap argumen bahwa AI secara fundamental negatif. Menurut Pavitra Ramanujam, AI pada hakikatnya adalah teknologi yang bersifat netral, namun pola hubungan dan konfigurasi pengembangannya saat ini yang memicu kerugian di masyarakat. Oleh sebab itu, Pavitra Ramanujam mendesak pentingnya merebut kembali agensi dan hak kepemilikan atas pemanfaatan AI, sehingga penyerahan data dilakukan atas dasar persetujuan yang sadar (consensual) untuk memenuhi fungsi sosial yang benar-benar dibutuhkan komunitas.
Narasi publik mengenai teknologi ini kian rumit akibat hegemoni narasi tunggal yang dipasarkan oleh Lembah Silikon (Silicon Valley). Seorang panelis dalam forum tersebut mengkritik keras kapitalisme global yang mengarahkan opini publik seolah-olah masa depan AI harus berbasis Large Language Model (LLM). Model LLM ini secara inheren membutuhkan infrastruktur pusat data (data center) masif yang sangat boros energi dan merusak ekosistem. Sebagai tandingan, panelis tersebut menyodorkan model AI alternatif yang lebih efisien dan inklusif, seperti Small Language Model (SLM), Task-Specific AI, serta Open-Source & Locally Trained AI yang dilatih menggunakan data lokal seperti bahasa dan kebudayaan komunitas adat tanpa ketergantungan pada server global.
Geopolitik Paxilica dan Militerisasi Perang Informasi
Dampak paling mengkhawatirkan dari arsitektur digital global ini bermuara pada lanskap geopolitik kawasan Global South. Seorang peserta dari Filipina memberikan peringatan keras mengenai proyek Paxilica, sebuah inisiatif strategis bentukan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Di Filipina, proyek ini diwujudkan melalui pembangunan zona industri semikonduktor seluas 2.000 hektar di wilayah Luzon, yang dikritik keras oleh peserta tersebut sebagai bentuk “ekstraksi digital tingkat tinggi” (digital extraction on steroids). Proyek infrastruktur masif yang melibatkan sebelas negara—termasuk Israel, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura—dinilai merefleksikan eksploitasi historis kelam, di mana sumber daya alam negara-negara dunia ketiga diperas bukan demi kemakmuran domestik, melainkan untuk menyokong agenda geopolitik Barat.
Kerentanan struktural ini diperparah oleh militerisasi teknologi digital. Osama Manzar menambahkan dimensi krusial ini dengan menyoroti bagaimana AI kini telah dipersenjatai (weaponized) dalam ranah perang informasi (information war). Dalam konflik modern, AI telah bertransformasi menjadi instrumen taktis utama untuk mengonstruksi, memanipulasi, dan menyebarkan narasi propaganda secara masif dan terstruktur. Akibatnya, AI bekerja sebagai senjata psikologis destruktif yang mengontrol persepsi publik serta merongrong stabilitas politik suatu bangsa.
Merebut Kembali Kedaulatan Digital Melalui Aksi Kolektif
Menghadapi konvergensi ancaman ini, Maitri Singh, Peneliti dari Digital Empowerment Foundation, mengakui adanya polarisasi internal di tubuh organisasi masyarakat sipil dalam memandang tata kelola AI. Namun, Maitri Singh menegaskan bahwa keputusasaan menghadapi dominasi kolaborasi pemerintah dan big tech harus dilawan dengan formula aksi kolektif yang kolaboratif. Sebagai langkah konkret, Maitri Singh memperkenalkan sebuah modul dan panduan praktis (toolkit) yang dirancang agar organisasi masyarakat sipil dapat membangun benteng pertahanan digital yang berbasis komunitas di negara mereka masing-masing. Langkah taktis ini diperkuat oleh komitmen Pavitra Ramanujam yang menjelaskan bahwa melalui jaringan APC, koordinasi tingkat nasional hingga global terus diupayakan untuk menyokong masyarakat sipil dalam mengakses pendanaan alternatif yang independen dari korporasi maupun pemerintah yang bias.