Mati Sunyi Satu Dekade

Mati Sunyi Satu Dekade: Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Masif Akibat Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Sumber: The Institute for Ecosoc Rights, 2024

Laporan ini menyoroti sisi pelanggaran HAM yang sering kurang mendapat perhatian, yaitu pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbeda dari pelanggaran hak sipil-politik yang biasanya lebih mudah terlihat, pelanggaran hak ekosob sering berlangsung tersembunyi, sunyi dari pemberitaan, dan tidak selalu dikenali sebagai persoalan HAM, meskipun dampaknya dapat berujung pada hilangnya nyawa warga.

Gagasan utama laporan ini adalah bahwa kegagalan negara memenuhi hak dasar, seperti hak atas kesehatan, pekerjaan layak, penghidupan minimum, lingkungan hidup, perlindungan sosial, pangan, dan layanan publik, dapat berkembang menjadi pelanggaran atas hak hidup. Karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, laporan ini menilai bahwa kematian masif akibat pelanggaran hak ekosob tidak cukup hanya dibaca sebagai kegagalan pembangunan, tetapi perlu dilihat sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius, bahkan berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Temuan utama laporan menunjukkan bahwa sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi terjadi kematian sedikitnya sekitar 1,014 juta warga yang dikaitkan dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kematian tersebut mencakup berbagai kategori, antara lain wabah atau infeksi penyakit menular, kecelakaan kerja, buruknya layanan kesehatan dan kondisi kesehatan ibu-anak, perusakan lingkungan dan bencana, kemiskinan dan tekanan ekonomi, perdagangan orang, kematian terkait pemilu, serta kematian akibat pertambangan dan Proyek Strategis Nasional. Laporan menegaskan bahwa angka tersebut merupakan puncak gunung es karena keterbatasan data resmi, rendahnya pelaporan, dan tidak lengkapnya pencatatan kematian.

Secara politik-kebijakan, laporan ini mengaitkan kematian masif tersebut dengan model pembangunan pemerintahan Jokowi yang dinilai terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, investasi, infrastruktur, hilirisasi, dan proyek strategis, tetapi mengabaikan partisipasi publik, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan hak dasar warga. Kesimpulan akhirnya, laporan menilai terdapat lima unsur pelanggaran berat HAM: pelanggaran terhadap hak hidup, jumlah korban yang masif, berlangsung berulang selama satu dekade, terkait dengan pola kebijakan negara, serta kegagalan negara mencegah dan mengadili pelanggaran. Karena itu, laporan merekomendasikan pemerintahan baru, lembaga negara, Komnas HAM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjadikan temuan ini sebagai dasar evaluasi kebijakan dan advokasi hak ekosob yang selama ini cenderung terpinggirkan.