Galat 404 – Laman: tidak ada :/

Baca Terbitan Terkini

UU Polri dan Problem Rangkap Jabatan Polri Aktif di Jabatan Sipil

Putusan MK melarang Polri aktif di jabatan sipil tanpa pensiun. Namun, UU Polri baru justru berisiko melanggengkan praktik rangkap jabatan dengan dalih penugasan.

Why the INGO System Remains Stuck and How We Shift It

Meski lokalisasi semakin populer, sistem bantuan global dinilai masih mempertahankan ketimpangan kuasa yang menghambat perubahan.

Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition

Warisan Jokowi digambarkan sebagai paradoks: Indonesia tumbuh lebih kuat secara ekonomi, tetapi mengalami kemunduran demokrasi.

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik di Provinsi Sulbar Tahun 2025

Konsolidasi masyarakat sipil Sulbar menyoroti kebutuhan memperkuat konektivitas, pengetahuan bersama, dan agenda advokasi kolektif.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tidak Bisa Dipisahkan dari Krisis Papua Selatan

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Papua Selatan menyimpan ironi akibat deforestasi masif dan pengabaian hak masyarakat adat demi proyek pembangunan nasional.

Dilema Fiskal Belanja Pegawai Daerah

Kebijakan pembatasan belanja pegawai 30 persen dalam UU HKPD menghadapi tantangan berat akibat tekanan fiskal dan kewajiban daerah, menuntut evaluasi yang adaptif.

Konferensi Republik di UGM Soroti Ruang Sipil yang Menyempit

Konferensi Republik di UGM menegaskan perlunya konsolidasi masyarakat sipil untuk menjaga demokrasi di tengah menyempitnya ruang sipil di Indonesia.

Kita Tak Sendirian

Tulisan ini menanggapi State of Civil Society Report 2026 (CIVICUS, 2026) karya Andrew Firmin, Inés M. Pousadela, dan Mandeep Tiwana.